LOKUSNES.ID, JAKARTA – Dalam rapat resmi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025), anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Sinta Rosma Yenti, menyampaikan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan fiskal pemerintah, khususnya soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilainya merugikan daerah.

Sinta menyoroti bahwa penurunan alokasi anggaran untuk Kalimantan Timur sangat signifikan dan berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.

“TKD Kaltim itu perencanaan menerima sekitar Rp10 triliun, tapi ternyata kami hanya menerima Rp3 triliun saja. Kami kehilangan 70 persen,” ujar Sinta pada Rabu (5/11/2025).

Ia menilai, kebijakan pemotongan tersebut perlu dikaji ulang karena banyak sektor vital di daerah yang masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat.

“Kalau kita lihat mandatory spending, infrastruktur itu 40 persen ditambah lagi pendidikan 20 persen, maka uang kami tersisa Rp1 triliun saja, Pak Menteri,” tambahnya dengan nada protes yang tetap sopan.

Sinta menjelaskan, dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, pemerintah daerah di Kalimantan Timur akan kesulitan menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan dengan gaya tegas namun santai, mencerminkan kapasitas Sinta sebagai seorang politisi yang tidak hanya vokal dalam memperjuangkan aspirasi daerah, tetapi juga memahami teknis pengelolaan keuangan publik secara mendalam.