__temp__ __location__
`
Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas terhadap Praktik Oplosan Beras, Kerugian Capai Rp100 Triliun per Tahun

Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas terhadap Praktik Oplosan Beras, Kerugian Capai Rp100 Triliun per Tahun

LOKUSNEWS.ID, Klaten — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, angkat suara soal maraknya praktik pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha. Dalam pidatonya saat meresmikan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Presiden menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penipuan dan tindak pidana serius yang harus ditindak tegas.

"Beras biasa dibungkus dan diberi label beras premium, lalu dijual dengan harga Rp5.000 lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi. Ini jelas penipuan," ujar Presiden Prabowo di hadapan masyarakat, Senin (21/7).

Presiden langsung menginstruksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh mentoleransi kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat kecil.

"Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pidana. Saya mendapat laporan bahwa kerugian negara akibat praktik semacam ini mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Ini harus dihentikan," tegasnya.

Kasus ini sebelumnya terungkap melalui laporan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyebut bahwa sedikitnya 212 merek terlibat dalam pengoplosan beras. Modusnya adalah mencampur beras biasa dengan kualitas rendah, kemudian mengemasnya seolah-olah sebagai beras premium dan menjualnya dengan harga tinggi.

Amran menyayangkan praktik tersebut yang sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut tindakan itu sebagai tidak manusiawi.

"Bayangkan jika harga beras naik Rp3.000 per kilogram. Rakyat kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan tentu akan semakin terpuruk. Jika ini dibiarkan, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu," tegas Amran.

Pemerintah kini berkomitmen untuk menertibkan praktik-praktik curang dalam distribusi dan penjualan bahan pokok. Presiden menegaskan, negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari praktik ekonomi yang merugikan.

Indonesia Mantap Menuju Ekspor Pangan, Swasembada Jadi Landasan Baru
Indonesia Mantap Menuju Ekspor Pangan, Swasembada Jadi Landasan Baru
Rakernas Perdana GPEI 2025 Siap Rumuskan Arah Baru Ekspor Indonesia
Rakernas Perdana GPEI 2025 Siap Rumuskan Arah Baru Ekspor Indonesia