LOKUSNEWS.ID, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Keuangan ke Istana Negara pada Selasa (22/7/2025) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan tiga fokus utama pembahasan.

Dalam konferensi pers usai rapat, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembahasan pertama menyangkut laporan pelaksanaan APBN 2024 yang tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia menyebutkan optimisme bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tahun ini akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita tetap akan tindak lanjuti banyak hal berdasarkan audit BPK, dan insyaallah bisa sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Poin kedua, lanjut Menkeu, terkait laporan semesteran pelaksanaan APBN 2025. Ia melaporkan bahwa outlook APBN 2025 diperkirakan mengalami defisit sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dipicu oleh fluktuasi dalam penerimaan dan belanja negara.

Adapun pembahasan ketiga mencakup persiapan penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Nota ini dijadwalkan akan disampaikan secara resmi pada Jumat, 15 Agustus 2025. Meski belum membeberkan seluruh detailnya, Sri Mulyani menyebutkan beberapa program prioritas yang menjadi arahan Presiden Prabowo.

“Mulai dari program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pembangunan irigasi, bendungan, hingga digitalisasi sekolah dan pendidikan madrasah,” jelasnya.

Presiden Tekankan Reformasi dan Efisiensi

Menurut Sri Mulyani, Presiden Prabowo memberikan arahan agar reformasi penerimaan negara segera dijalankan agar APBN memiliki ruang fiskal yang memadai. Selain itu, belanja negara harus difokuskan untuk program-program prioritas pemerintah.

“Presiden juga meminta defisit dijaga pada level sehat agar tetap mendukung kepercayaan pasar, menjaga momentum ekonomi, dan tetap memberikan dukungan counter-cyclical,” katanya.

Selain aspek fiskal, Presiden juga menyoroti pentingnya deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi regulasi ini diharapkan mempermudah investasi, perdagangan, dan tata kelola pemerintahan.

“Beliau menekankan agar dunia usaha lebih mudah bergerak dan Danantara bisa berkembang, dengan tata kelola yang semakin baik,” tambah Sri Mulyani.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Rapat dimulai pukul 16.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.20 WIB.