Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto : YouTube DPR RI)
Pendapatan Negara Semester I-2025 Anjlok: Sri Mulyani Soroti Tekanan dari Sektor Pajak dan Dividen BUMN
LOKUSNEWS.ID, Jakarta — Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam menjaga arus kas negara sepanjang semester pertama 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni hanya mencapai Rp1.201,8 triliun—angka terendah dalam tiga tahun terakhir.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI yang digelar pada Rabu (2/7/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka ini mengalami kontraksi hingga 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana pendapatan negara sempat menyentuh Rp1.320,7 triliun. Lebih lanjut, capaian ini baru memenuhi 40% dari target dalam APBN 2025, lebih rendah dari capaian 47,1% pada semester I-2024.
“Kalau kita lihat tren tiga tahun terakhir, pendapatan negara tahun ini memang terlihat lebih lemah,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai perbandingan, pada semester I-2023 pemerintah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1.407,91 triliun (57,16% dari target), dan Rp1.336,11 triliun pada semester I-2022 (58,96% dari target).
Sri Mulyani menyebutkan sejumlah faktor utama yang memicu penurunan ini. Salah satunya adalah melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang hanya mencapai US$70,05 per barel pada Mei 2025. Padahal dalam asumsi APBN, ICP dipatok di angka US$82 per barel. Turunnya harga komoditas turut berdampak besar terhadap penerimaan negara yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Selain itu, perubahan kebijakan juga berdampak signifikan. Dividen BUMN senilai Rp80 triliun dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, alih-alih masuk ke kas negara sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan fiskal lainnya seperti pembatalan rencana penerapan PPN 12% secara menyeluruh, yang akhirnya hanya dikenakan pada barang mewah, membuat potensi penerimaan negara menyusut Rp71 triliun.
“Secara total, negara mengalami tekanan pendapatan sekitar Rp150 triliun, terdiri dari pembatalan PPN dan pengalihan dividen BUMN,” ungkap Menkeu.
Ia juga menyoroti bahwa capaian luar biasa pada 2022 dan 2023 sangat dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global, seperti batu bara dan minyak. Ketika harga batu bara menembus lebih dari US$300 per ton, pendapatan negara ikut terdongkrak. Kini, seiring normalisasi harga, efek tersebut tak lagi bisa diandalkan.
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Semester I-2025:
Total pendapatan: Rp1.201,8 triliun
Penerimaan perpajakan: Rp978,3 triliun
Pajak: Rp831,3 triliun
Bea dan cukai: Rp147 triliun
PNBP: Rp222,9 triliun
Hibah: Rp0,6 triliun
Pemerintah kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga kestabilan fiskal di tengah tekanan penerimaan yang melemah. Sri Mulyani menegaskan bahwa reformasi perpajakan, efisiensi belanja, dan penguatan koordinasi antar lembaga fiskal akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan fiskal paruh kedua tahun ini.
Ikuti Kami