LOKUSNEWS.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali mencuri perhatian publik melalui segmen “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Dalam episode yang tayang pada Selasa (4/11/2025) menampilkan obrolannya bersama Rizal Djalil, Mahfud melontarkan kritik tajam terhadap langkah politik Budi Arie Setiadi, terutama terkait keputusan mencoret nama Presiden Joko Widodo dari struktur organisasi relawan Projo.

“Menurut diskusi itu, pengkhianatan etik terhadap Pak Jokowi yang selama ini sudah memberi segalanya. Hanya karena ingin dapat jabatan baru, dia lalu mencoret nama Jokowi dari Projo,” ujar Mahfud dengan nada datar namun menusuk.

Ucapan itu merujuk pada Kongres III Projo yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Budi Arie yang kembali terpilih sebagai ketua umum memutuskan tidak lagi mencantumkan nama Jokowi dalam struktur organisasi. Langkah yang tampak sederhana di atas kertas itu justru memicu gelombang kritik, terutama dari kalangan relawan dan simpatisan lama Jokowi.

Bagi Mahfud, keputusan tersebut bukan semata soal organisasi, tapi mencerminkan pergeseran moral dan arah politik. Ia menilai langkah Budi Arie melukai loyalitas yang telah dibangun selama dua periode pemerintahan Jokowi.

“Selama dua periode, Jokowi sudah memberi segalanya. Kalau sekarang dia dihapus dari Projo, itu jelas tindakan tidak etis,” tegas Mahfud.

Sorotan ke Kasus Hukum Lama

Tak berhenti di soal etika politik, Mahfud juga menyinggung kembali kasus judi online (judol) yang pernah menyeret nama Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Menurutnya, kasus tersebut semestinya tetap diproses hukum tanpa pandang bulu, apalagi jika ada dugaan keterlibatan langsung.

“Kasusnya apa? Kasus judol. Materinya bahkan muncul di dakwaan jaksa, bahwa dia yang menyuruh sesuatu diangkat padahal tidak berkapasitas,” kata Mahfud.
“Kalau ini tidak menjadi tersangka, menurut saya akan aneh secara hukum.”

Mahfud menilai, keadilan tidak boleh berhenti di aktor kecil. Ia menyoroti kecenderungan aparat hukum yang sering kali menjerat pelaku lapangan, sementara “otak” di balik kebijakan justru dibiarkan.

“Selalu mengorbankan orang kecil, padahal otaknya jelas-jelas ada di atas,” ucapnya tegas.

Politik Perlindungan dan Manuver Kekuasaan

Mahfud juga menafsirkan langkah politik Budi Arie sebagai bentuk manuver mencari perlindungan baru di tengah bergesernya peta kekuasaan pasca-Jokowi.
Menurutnya, fenomena ini lazim terjadi di Indonesia—di mana pejabat yang terseret kasus hukum berusaha bertahan dengan mendekat pada kekuasaan baru.

“Mungkin saja dia mencari perlindungan atau membuat posisi bargain baru. Mencari akar-akar di kekuasaan, cari pegangan,” kata Mahfud.

Ia menyebut praktik semacam itu sebagai bagian dari “politik perlindungan”, di mana kekuasaan dijadikan tameng dari proses hukum. Fenomena ini, menurut Mahfud, semakin memperburuk budaya politik nasional, karena menjauhkan pejabat dari tanggung jawab moral dan publik.

Pesan untuk Aparat dan Publik

Menutup perbincangan, Mahfud menegaskan agar penegakan hukum tidak tebang pilih, siapa pun yang terlibat, termasuk mantan pejabat tinggi negara.

“Harus dikejar dong. Kalau tidak begitu, aneh secara hukum,” ujarnya.

Ia juga menyerukan agar publik tetap kritis dan berani bersuara, karena suara masyarakat menjadi benteng terakhir agar hukum tidak tunduk pada kepentingan politik.

“Kalau publik diam, hukum bisa terus disandera oleh kekuasaan,” pungkas Mahfud.