LOKUSNEWS.ID, Samarinda – Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kalimantan Timur mendorong pengembangan budidaya udang windu di wilayah Delta Mahakam dengan pendekatan berkelanjutan. Untuk mendukung langkah ini, GPEI meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyusun regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan kawasan tersebut.

Ketua DPD GPEI Kaltim, Mohammad Hamzah, menyampaikan hal ini dalam seminar nasional yang digelar di Universitas Mulawarman pada Sabtu (23/8/2025). Ia menekankan pentingnya sistem silvofishery model budidaya yang menggabungkan aktivitas tambak dengan pelestarian hutan mangrove sebagai solusi yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi.

“Delta Mahakam sangat potensial untuk pengembangan udang windu berbasis silvofishery. Kami mendorong agar segera diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus mengatur pengelolaan kawasan ini,” ujarnya.

Hamzah menambahkan, udang windu merupakan salah satu komoditas ekspor andalan yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Dengan adanya aturan yang jelas, kegiatan budidaya akan lebih terarah, memperbesar peluang ekspor, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, GPEI Kaltim menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah ini secara aktif dan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.

“GPEI Kaltim tidak hanya akan mendorong, tapi juga siap terlibat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan budidaya udang windu berbasis silvofishery di Delta Mahakam,” tutup Hamzah.