LOKUSNEWS.ID, Jakarta - Ketegangan dagang kembali menyeruak antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Namun, di balik nada ancaman itu, pemerintah Indonesia melihat ada celah untuk dialog.

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif tersebut tidak akan langsung diterapkan, melainkan baru efektif mulai 1 Agustus 2025.

"Bukan sekarang, masih ada waktu. Ini memberikan ruang bagi kita untuk memperpanjang meja perundingan," ujar Hasan dalam konferensi pers di kantor PCO, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurut Hasan, dalam surat resmi yang dikirimkan oleh Trump, disampaikan pula bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk melakukan pembicaraan lanjutan. “Masih ada peluang untuk bicarakan ini, bahkan untuk kemungkinan diturunkan. Itu yang harus kita manfaatkan,” tambahnya.

Keseriusan Indonesia dalam merespons isu ini tampak dari pergerakan cepat tim negosiasi yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Brasil, Airlangga langsung bertolak ke Washington DC.

“Pagi ini, tim kita sudah tiba di DC. Pak Menko juga sedang dalam perjalanan dari Rio menuju sana,” ujar Hasan.

Di tengah ketidakpastian hubungan dagang global, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis. Penundaan tanggal pemberlakuan tarif disebutnya sebagai isyarat terbuka dari Washington bahwa diskusi masih bisa terjadi.

“Waktu yang diberikan hingga 1 Agustus adalah peluang. Pemerintah akan memaksimalkan itu,” pungkasnya.

Dengan waktu hanya beberapa pekan ke depan, semua mata kini tertuju pada diplomasi ekonomi Indonesia di jantung Amerika. Mampukah strategi negosiasi meredam rencana tarif Trump?